Powered By Blogger

Jumat, 06 September 2013

Perekonomian Indonesia Membaik di Tahun 2012

BI: Perekonomian Indonesia Membaik di Tahun 2012

 
Rabu (26/9) bertempat di Ruang Sidang Lantai 7 Gedung F Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) diselenggarakan Kuliah Tamu Bank Indonesia dengan tema “Kebijakan Moneter Indonesia”. Kuliah tamu yang dihadiri oleh mahasiswa FEB UB ini mengundang Dr Sugeng (Direktur Eksekutif Kepala Grup Kebijakan Moneter Bank Indonesia) sebagai pemateri. Dalam paparan awal, Dr Sugeng memberikan penilaian terhadap perekonomian terkini Indonesia yang semakin membaik dilihat dari beberap indikator yaitu kinerja perekonomian domestik yang masih tetap sejalan dengan kapasitas ekonomi, didukung kuatnya konsumsi dan investasi; neraca pembayaran Indonesia pada triwulan III-2012 diprakirakan mengalami perbaikan; tekanan inflasi masih terkendali meskipun meningkat didorong oleh faktor musiman (hari raya); dan tekanan harga pangan dan tekanan terhadap inflasi nilai tukar Rupiah pada Agustus 2012 yang masih terus berlanjut namun dengan intensitas yang menurun.
Menghadapi kondisi tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral memberikan respon berupa kebijakan dengan mempertahankan BI Rate sebesar 5,75% per 13 September 2012. Disamping itu, BI terus melakukan evaluasi terhadap dampak kebijakan yang ditetapkan serta melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam mengelola permintaan domestic agar tetap sejalan dengan upaya menjaga kestabilan ekonomi makro dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak berhenti pada pemaparan mengenai perekomian Indonesia saat ini, Dr Sugeng turut memberikan pandangan dan perbandingan mengenai perekonomian global dan perekonomian domestik serta kebijakan  Bank Indonesia.
Outlook Ekonomi Dunia
Ditunjukkan oleh Dr Sugeng hasil proyeksi Lembaga Internasional dan Consesus Forecast (CF) untuk tahun 2012 yang dikatakan lebih buruk dari yang diperkirakan. Perekonomian negara-negara yang berpengaruh terhadap perekonomian global seperti AS dan Cina serta negara-negara Eropa masih cenderung rentan dan melemah. Kegiatan produksi EU, mengalami kontraksi meski sedikit membaik. Namun, indikator konsumsi masih melambat karena tingginya pengangguran. Sedangkan untuk kawasan Asia, Dr Sugeng memperlihatkan tren perlambatan pada indeks produksi, khususnya Cina yang tidak sebaik yang diprakirakan. Pada pasar keuangan dan komoditas global, masih rentan. Harga komoditas masih dalam tren menurun meski mulai terbatas.
Perekonomian Domestik
Di dalam negeri, pertumbuhan konsumsi rumah tangga cukup tinggi didukung oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap prospek ekonomi dan terkendalinya inflasi. Kegiatan investasi di Indonesia menunjukan posisi yang kuat didukung pembiayaan investasi yang baik dari perbankan atau investasi langsung. Sedangkan untuk kegiatan ekspor, keadaan yang sedikit membaik terjadi karena membaikanya prospek beberapa negara mitra dagang utama, walaupun dibayangi resiko pelemahan perekonomian global. Kondisi industri seperti pengolahan, perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan dan komunikasi pada triwulan III 2012 diprakirakan masih tumbuh baik
5 Pilar Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2012
Pada akhir presentasinya, Dr Sugeng memaparkan 5 pilar kebijakan Bank Indonesia tahun 2012 yang digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan kondisi yang terus membaik dan memperbaiki kondisi yang cenderung rentan dan melemah baik yang dipengaruhi oleh perekonomian global maupun domestik, yaitu mengoptimalkan peran kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi, dan mendorong stabilitas pasar keuangan; meningkatkan efisiensi perbankan untuk mengoptimalkan kontribusinya dalam perekonomian, dengan tetap memperkuat ketahanan perbankan; meningkatkan efisiensi, kehandalan dan keamanan sistem pembayaran baik nasional maupun luar negeri; memperkuat ketahanan makro dan stabiltas sistem keuangan dengan memantapkan koordinasi dalam manajemen pencegahan dan penanganan krisis (PMK); serta mendukung pemberdayaan sektor riil termasuk melanjutkan upaya perluasan akses perbankan kepada masyarakat. (ris)

Sumber: copy right http://www.kelompokinti3.blogspot.com/v2/index.php?

Menkeu Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2012 Capai 6,5 Persen

Menkeu Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2012 Capai 6,5 Persen

Kamis, 06 Desember 2012 19:31 WIB

gambar berita warta ekonomi - menkeu optimistis pertumbuhan ekonomi indonesia tahun 2012 capai 6,5 persen Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo optimistis, ekonomi Indonesia dapat tumbuh hingga 6,5 persen pada tahun 2012.
"Untuk tahun 2012 sampai dengan kuartal ketiga, pertumbuhan ekonomi berada pada 6,3 persen. Kita optimis bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh di 6,3-6,5 (persen) selama 2012," kata Menkeu dalam pembukaan Seminar International Stabilitas Keuangan "Financial Stability Through Effective Crisis Management and Inter-Agency Coordination" pada Kamis (6/12) di Bali.

Angka tersebut meneruskan tren peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah mampu tumbuh menyentuh angka 6,1 persen pada tahun 2010 dan 6,5 persen pada tahun 2011. Lebih lanjut Menkeu menyampaikan, selain mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah juga telah berhasil menjaga stabilitas ekonomi.

"Senada dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah juga dapat menjaga stabilitas ekonomi dengan tingkat inflasi sampai dengan Bulan November 2012 sebesar 4,32 persen year on year (yoy) dan diharapkan dapat berada pada 4,5 persen yoy sampai dengan akhir 2012," jelas Menkeu.

Nilai tukar rupiah, lanjutnya, juga dapat dijaga pada kisaran Rp9.353 per dolar AS dengan deviasi sebesar 7,51 poin selama Januari hingga November 2012. Angka ini sedikit lebih tinggi dari perkiraan pemerintah yang sebesar Rp9.250 per dolar AS.

Selain itu, sisi fiskal juga menunjukkan kinerja positif, di mana penerimaan negara sampai dengan Bulan Oktober telah mencapai 73 persen dari target yang sebesar Rp1.358 triliun yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012. Pendapatan dari sektor pajak mencapai 75 persen, sementara sektor non pajak sebesar 66 persen. Terkait dengan belanja, hingga Oktober 2012, belanja pemerintah telah mencapai 69 persen dari budget dan belanja subsidi masih menjadi isu sebesar 90 persen dari budget.

Sektor pasar keuangan juga mengalami peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan diperolehnya kembali Investment Grade Rating for Indonesia Sovereign Credit Rating. Tahun lalu, Fitch Rating telah meningkatkan peringkat dari BB+ ke BBB-. Peningkatan credit rating ini diikuti oleh Moody's yang pada Bulan Januari 2012 menaikkan Indonesia Global Bond dari ba1 ke baa3 dengan stable outlook. 


Sumber: copy right http://www.kelompokinti3.blogspot.com/v2/index.php?

Catatan ekonomi 2012 dan prospek 2013

Catatan ekonomi 2012 dan prospek 2013

Senin,  24 Desember 2012  −  08:34 WIB
Catatan ekonomi 2012 dan prospek 2013
Ilustrasi
Tahun 2012 segera berakhir. Meskipun masih dibayangi krisis global, secara umum kinerja ekonomi Indonesia sepanjang 2012 cukup baik.

Berbagai variabel makro ekonomi dan fiskal, juga berbagai indikator di sektor finansial dan sektor riil mengonfirmasikan hal tersebut. Untuk sektor finansial, perbaikan diwarnai dengan tren penguatan IHSG dan penurunan yield SUN secara persisten.

Ini merupakan buah positif dari peringkat investment grade yang disandang Indonesia saat ini. Stabilitas ekonomi juga relatif terjaga yang tercermin dari laju inflasi dan kurs rupiah yang terkendali. Inflasi kumulatif hingga November 2012 tercatat 3,73 persen (atau 4,32 persen yoy), masih berada pada sasaran inflasi 2012 sebesar 4,5 persen ±1 persen.

Sementara itu, perbaikan kinerja sektor riil tercermin dari penguatan investasi langsung yang realisasinya hingga triwulan III/2012 mencapai Rp230 triliun atau naik 27 persen dibandingkan tahun lalu. Kondisi ini tentu menciptakan efek pengganda yang tinggi bagi perekonomian.

Di lain pihak, tingginya konsumsi masyarakat telah berimplikasi pada penguatan kinerja impor dewasa ini. Namun, kinerja ekspor relatif masih lemah akibat rendahnya permintaan dunia, sehingga neraca perdagangan cenderung defisit.

Menyikapi hal ini, pemerintah akan terus mengupayakan berbagai terobosan guna meningkatkan kinerja ekspor seperti kebijakan diversifikasi, baik dari sisi destinasi maupun komoditas ekspor. Hal yang paling penting, di tengah kontraksi global, ekonomi Indonesia tetap tumbuh cukup kuat.

Dalam tiga triwulan ini,ekonomi tumbuh rata-rata 6,3 persen dan pemerintah optimistis pertumbuhan agregat tahun 2012 akan tetap di atas 6 persen dengan dukungan dua mesin pertumbuhan, yaitu konsumsi masyarakat dan investasi. Dari sisi fiskal, ketahanan fiskal dewasa ini juga semakin kuat tercermin dari rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang cenderung turun.

Awal tahun 2000, rasionya masih di atas 80 persen dan kini turun menjadi 24 persen. Realisasi defisit fiskal dalam lima tahun terakhir dapat dijaga di kisaran 1 persen dari PDB. Hal ini tentu akan meningkatkan fleksibilitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan dan menunjukkan masih tersedianya ruang fiskal yang cukup untuk antisipasi dampak krisis global.

Prospek 2013

Pada tahun 2013, pemerintah melihat ekonomi global masih diwarnai tekanan dan ketidakpastian. Karena itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah instrumen proteksi krisis untuk menjaga stabilitas pertumbuhan dan ekonomi. Untuk mengamankan target pertumbuhan 6,8 persen tahun 2013, pemerintah akan tetap memaksimalkan dua mesin pertumbuhan, yaitu konsumsi masyarakat dan investasi.

Pentingnya penguatan konsumsi masyarakat didasari faktor alamiah bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar ke-4 dunia, yaitu 240 juta jiwa. Dengan penduduk besar, berarti daya dukung konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan juga semakin besar.

Terbukti, dalam tiga tahun terakhir, rata-rata distribusi konsumsi masyarakat terhadap pembentukan PDB mencapai 57 persen. Selain itu, melalui momentum demographic dividend (suatu fenomena di mana populasi didominasi oleh usia produktif) akan mendorong penguatan konsumsi masyarakat.

Tumbuhnya kelompok middle income class dewasa ini juga semakin memperkuat kontribusi konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi. Diperkirakan, Indonesia akan menikmati puncak dari keuntungan tersebut di tahun 2030.

APBN 2013 juga didesain untuk memberikan penguatan bagi konsumsi masyarakat melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan, Program Jamkesmas, dan PNPM Mandiri. Selain itu, penguatan konsumsi masyarakat juga dilakukan melalui alokasi berbagai subsidi baik subsidi energi maupun subsidi nonenergi.

Kebijakan yang tidak kalah penting untuk tetap menjaga daya beli masyarakat adalah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 55 persen mulai Januari 2013. Stimulus fiskal ini diharapkan akan efektif mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tetap menjaga aspek kesetaraan ekonomi masyarakat. Untuk meningkatkan investasi langsung, khususnya PMA, pemerintah akan terus menjaga iklim investasi yang baik dan mengevaluasi insentif fiskal.

Saat ini, telah disediakan tax holiday untuk beberapa industri pionir, berupa pembebasan PPh Badan selama 5–10 tahun dan dua tahun berikutnya hanya membayar 50 persen PPh Badan. Selain itu, juga disediakan tax allowance berupa fasilitas kemudahan berinvestasi dengan pengurangan penghasilan neto 30 persen, depresiasi dan amortisasi dipercepat, pengurangan tarif dividen, dan perpanjangan masa kompensasi kerugian.

Melalui penguatan konsumsi masyarakat dan investasi, diharapkan resiliensi pertumbuhan ekonomi terhadap krisis dapat ditingkatkan. Ketika intensitas krisis semakin dalam dan kinerja ekspor terus melemah, konsumsi masyarakat dan investasi menjadi penyeimbang untuk tetap menjaga ekonomi agar bias berekspansi.

Skenario ini terbukti efektif diterapkan ketika krisis 2008/2009. Bahkan diharapkan kontribusi komponen investasi terhadap pertumbuhan ekonomi 2013 (share to growth) akan melampaui konsumsi masyarakat.

Selain kebijakan di atas, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis guna menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi tahun 2013, seperti alokasi dana APBN untuk belanja modal yang lebih besar, yaitu Rp216 triliun atau meningkat 28 persen, pembentukan tim evaluasi untuk mendukung penyerapan belanja (TEPPA), peningkatan anggaran infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, konektivitas domestik, serta destinasi pariwisata, dan merancang ulang kebijakan subsidi harga menjadi subsidi yang tepat sasaran.

Upaya efisiensi subsidi energi antara lain dilakukan melalui pengendalian volume dan beban subsidi BBM (sistem subsidi tertutup, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi), program diversifikasi BBM ke energi alternatif, penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL), menurunkan pemakaian BBM pada pembangkit listrik dan mengoptimalkan penggunaan gas, batu bara, panas bumi, dan energi non-BBM lainnya, serta menurunkan susut jaringan.

Dari sisi regulasi, pemerintah juga telah menerbitkan regulasi untuk pengadaan lahan untuk kepentingan umum (Perpres 71/2012) dan melalukan revisi terhadap aturan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Perpres70/ 2012. Pemerintah juga menyadari bahwa ekonomi Indonesia tahun 2013 akan dihadapkan pada sejumlah tantangan berat mulai dari ketidakpastian pemulihan krisis Eropa, volatilitas harga minyak dunia dan komoditas lainnya, beban subsidi energi yang semakin besar, hingga percepatan pembangunan infrastruktur.

Bahkan ketidakpastian pemulihan krisis global saat ini pun telah berdampak pada perlambatan pertumbuhan di sejumlah negaranegara berkembang termasuk China dan India yang melambat hingga di bawah rata-rata pertumbuhan dua tahun terakhir. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru cukup kuat dan stabil.

Menurut McKinsey (September, 2012) volatilitas pertumbuhan Indonesia merupakan yang terendah di dunia, hal ini juga didukung oleh pernyataan The Economist (November, 2012) bahwa Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan paling stabil selama 20 triwulan terakhir. Pencapaian tersebut menjadi momentum bagi Indonesia untuk terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah krisis ekonomi dunia dengan memanfaatkan berbagai peluang emas seperti bonus demografi dan daya tarik investasi.

Di samping itu, pemerintah pun telah terbukti mampu menjaga stabilitas pertumbuhan tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kebijakan fiskalnya. Dengan kinerja makroekonomi dan fiskal yang baik dilanjutkan oleh kebijakan-kebijakan yang mendukung, pemerintah optimistis segala tantangan tersebut bisa dihadapi dengan baik.


Sumber: copy right http://www.kelompokinti3.blogspot.com/v2/index.php?

Prospek Ekonomi 2013 dan 2014

Dalam acara Overview Prospek Perekonomian dan Pembangunan Nasional, Program Sekolah Staf Pimpinan BI angkatan ke-30, Senin, (03/9), Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, menyampaikan bahwa prospek ekonomi Indonesia pada tahun 2013-2014 akan lebih baik dari tahun 2012. Dalam kerangka ekonomi makro RPJMN 2010-2014, diupayakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dapat tumbuh mencapai 7 persen. Sementara hingga triwulan II tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 6 persen. Sementara itu, PDB per kapita pada tahun 2013 diharapkan mencapai USD 3.445 dan pada tahun 2014 ditargetkan akan naik lagi menjadi USD 3.811.
Target peningkatan PDB ini diharapkan dapat tercapai dengan menargetkan penurunan tingkat pengangguran menjadi 5-6 persen dan tingkat kemiskinan menjadi minimal 8-10 persen pada tahun 2014. Sampai dengan triwulan II tahun 2012, tingkat pengangguran 6,7-7,0 persen dan tingkat kemiskinannya di kisaran 10,5-11,5 persen. Tingkat kemiskinan nasional diharapkan dapat diturunkan lagi pada kisaran 9,5-10,5 persen pada tahun 2013.
Pertumbuhan ekonomi ini, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, didorong oleh konsumsi masyarakat yang merupakan komponen utama dari permintaan domestik, dan investasi serta ekspor barang dan jasa. Peningkatan konsumsi masyarakat tersebut akan terjadi apabila daya beli masyarakat meningkat, karenanya perlu diupayakan pengendalian inflasi dan menjaga ketersedian bahan pokok. Dalam RPJMN 2010-2014, rata-rata konsumsi masyarakat itu sebesar 5,3-5,4 persen, jelas Ibu Armida. Seperti dijelaskan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi juga dipacu oleh pertumbuhan tingkat ekspor. Beberapa faktor yang dapat menunjang pertumbuhan ekspor tersebut, di antaranya, perlu adanya peningkatan akses pasar internasional terutama pasar nontradisional, peningkatan kualitas dan diversifikasi produk ekspor, dan peningkatan fasilitas ekspor, terang Ibu Armida.

Terkait dengan penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan, kualitas pekerja terus membaik. Itu terlihat dari struktur lapangan kerja formal yang mengalami peningkatan berarti sepanjang periode 2010-2012. Pada tahun 2012, struktur pekerja formal meningkat menjadi 37,2 persen. Jumlah ini naik cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 34,2 persen dan tahun 2009 yang sebesar 30,5 persen. Peningkatan jumlah pekerja formal ini diikuti pula dengan adanya peningkatan struktur pekerja non-pertanian yang pada tahun 2011 mencapai 62 persen, namun pada tahun 2012 ini naik menjadi 63,5 persen. Dalam kesempatan yang sama, Ibu Armida juga menyinggung soal peranan dari skema Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dalam Perekonomian Indonesia. Dikatakan bahwa MP3EI akan mendorong peningkatan investasi di Indonesia. Indikasi nilai investasi berdasarkan investor terbesar memang datang dari sektor swasta sebesar 49 persen, sedangkan dari pemerintah sebesar 12 persen.
Lebih lanjut disampaikan, dalam hal terjadinya perlambatan ekonomi dunia yang semakin serius dan pemulihan ekonomi dunia yang tidak sekuat tahun 2010 dan 2011, sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan perlu disesuaikan terutama pada sisi ekspor, yang pada tahun 2012 tingkat ekspor Indonesia sebesar 1,8 persen. Diharapkan pada tahun 2013 ditingkatkan menjadi 8,5 persen lalu pada tahun 2014 ditargetkan menjadi 12 persen. Dengan penyesuaian ini, basis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 menjadi 6,3 persen, tahun 2013 menjadi 6,6 persen dan tahun 2014 menjadi 6,9 persen.


Sumber: copy right http://www.kelompokinti3.blogspot.com/v2/index.php?

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Mengakhiri Tahun 2012

Minggu, 30 Desember 2012

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Mengakhiri Tahun 2012



Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mempublikasikan catatan akhir tahun Indonesia di bidang ekonomi. Intinya, dari laporan yang disusun lembaga resmi think tank pemerintah ini, banyak optimisme yang ditambatkan pada wajah perekonomian Indonesia di tahun depan.

Dalam laporan publikasi resmi Bappenas yang diterima Tribunnews.com, Jumat (28/12/2012), Bappenas menyebutkan, sampai akhir 2012 ini, tingkat pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tetap tinggi, yaitu sebesar 6,3 persen.
"Ini merupakan modal awal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahun 2013, yang berdasarkan target pemerintah, pertumbuhan ekonomi tahun 2013 akan mencapai 6,8 persen (mengacu pada APBN 2013)," kata Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Bappenas Thohir Afandi.

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi tahun 2013, yang dirilis Bank Dunia juga memberi harapan. Bank Dunia menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bersama Cina dan sejumlah negara Asia Timur akan naik di tengah krisis yang masih membelit dunia.
Pada saat bersamaan, hasil polling terbaru dunia mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia bersama India dan Brazil adalah yang paling optimis bahwa ekonomi akan semakin membaik tahun depan, dengan lebih dari tiga perempatnya memberikan dua jempol mengenai prospek ekonomi global 2013.

Tidak heran, ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan “Indonesia adalah satu-satunya negara yang selama 2009-2012 menunjukkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang tidak menurun di tengah terpaan krisis ekonomi global yang belum berkesudahan sejak 2008.”

Semoga dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 ini, memberikan dampak positif bagi Indonesia dalam mengawali tahun 2013. Tetapi, ada beberapa catatan yang harus diperbaiki di tahun 2013 ini yaitu seperti pendidikan di Indonesia.
Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD tahun 2012 mengeluarkan laporan tentang masalah serius dalam dunia pendidikan Indonesia.
Lembaga itu menyebut, Universitas di Indonesia gagal mengimbangi booming ekonomi. Sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi di dunia, tak ada satupun dari 92 Perguruan Tinggi Negeri atau 3.000 Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, yang masuk ranking 400 perguruan tinggi terbaik dunia, versi lembaga pemeringkat terpercaya: Times Higher Education.
“Lulusan Universitas di Indonesia kurang memiliki keterampilan” kata laporan OECD sambil mengutip survey Bank Dunia, yang menyimpulkan bahwa kesenjangan antara kemampuan analisis, teknis dan prilaku, mengakibatkan 20 hingga 25 persen lulusan Universitas di Indonesia, masih membutuhkan pelatihan sebelum siap masuk ke pasar tenaga kerja.
Inilah persoalan serius: ekonomi yang tumbuh tinggi membutuhkan tenaga ahli, yang ironisnya tidak mampu dipenuhi oleh dunia pendidikan. Booming ekonomi kini terancam bom waktu bernama pendidikan.
 

PEREKONOMIAN INDONESIA DI TAHUN 2012 MEMBAIK

PEREKONOMIAN INDONESIA DI TAHUN 2012 MEMBAIK

April 19, 2012
 
Walaupun dunia terus mengalami krisis, apalagi negara-negara panik menghadapi krisis ekonomi yang menimpa negara mereka. Indonesia di perkirarakan tidak kena imbas krisis ekonomi dari negara-negara eropa tetapi harus tetap waspada. Ada sejumlah tantangan dan risiko di tingkat domestik dan global yang tetap perlu diantisipasi. Optimisme terjadi tapi ada tantangan-tantangan baik domestik maupun global.
Bila menghadapi awal tahun 2011 yang lalu tercatat sembilan tantangan dan resiko domestik yang perlu diantisipasi, yaitu tantangan atas kemungkinan terjadinya gelembung nilai aset (asset bubble) dan inflasi karena kurangnya daya serap ekonomi nasional terhadap masuknya modal asing, termasuk yang jangka pendek. Risiko terhentinya arus modal masuk dan bahkan terjadinya penarikan kembali modal masuk dalam jumlah besar. Tantangan lain adalah subsidi energi dan alokasi yang tidak efisien, risiko inflasi oleh komponen makanan, pendidikan dan ekspektasi, serta tantangan infrastruktur dan transportasi yang kurang memadai.
Empat tantangan domestik lainnya adalah peningkatan daya saing dan kualitas tenaga terdidik, daya serap atau belanja pemerintah, risiko terkait politik dah hukum serta terkait perubahan iklim, bencana alam dan krisis keuangan. Ada lima tantangan dan risiko global yang dicatat KEN (Komite Ekonomi Nasional), yaitu pemulihan ekonomi negara maju yang masih akan lama karena persoalan struktural serta persoalan geopolitik dan geoekonomi G-20, seperti penyelesaian persoalan ketidakseimbangan ekonomi dunia, perang kurs dan potensi perang Korea. Tantangan dan risiko global lainnya adalah kebijakan banjir likuiditas Amerika Serikat Quantitative Easing yang diambil dalam rangka menyelamatkan diri sendiri, dilema perang kurs dan risiko gagal bayar hutang negara-negara Eropa.
Untuk menghadapi tahun 2012 ini Presiden instruksikan jajaran pemerintah untuk menjaga sektor riil di tengah situasi krisis global dan melemahnya volume ekspor Indonesia ke luar negeri. Sektor riil dikatakan dapat menjadi penopang utama perekonomian Indonesia. Sektor riil yang bagus mencegah dampak pemutusan hubungan kerja. Belanja modal dan belanja barang pada tahun anggaran 2011 harus lebih dioptimalkan, belanja pemerintah dapat turut membuat perekonomian di Indonesia berjalan.Saat ini, realisasi belanja pemerintah hingga 30 November ini mencapai 71 persen.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 diperkirakan akan melaju pada kisaran 6,3 persen – 6,7 persen. Namun bila tiga penyakit bangsa bisa diatasi seperti korupsi, inefisiensi birokrasi dan soal infrastruktur, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi lagi,” kata Ketua Komite Ekonomi Indonesia (KEN) Chairul Tanjung.
Selama ini pertumbuhan ekonomi nasional banyak ditopang oleh hasil sumber daya alam dan konsumsi domestik. Sementara pembangunan infrastruktur di Indonesia masih jauh tertinggal. Sebaliknya ekonomi China bisa tumbuh tinggi karena pembangunan infrastrukturnya berlangsung massif.
Gejolak di pasar keuangan dunia dan resesi di kawasan Eropa berpotensi mengganggu perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekspor diperkirakan akan menurun akibat pelemahan permintaan barang dari negara maju seperti Eropa dan Amerika. Akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi global, ujar Chairul, pertumbuhan ekspor akan melambat dari sekitar 15 persen menjadi 10 persen. Untuk memacu pertumbuhan domestik, pemerintah harus dapat meningkatkan penyerapan anggaran belanjanya.
Mengutip Opini Ahmad Erani Yustika dalam Jawa Pos Selasa, 27 Desember 2011 tersebut mengatakan pemerintah dan lembaga multilateral mungkin mempunyai pandangan sederhana, rasio ekspor nasional terhadap PBD tidak terlalu besar (sekitar 28 % saja) sehingga dampak krisis global lewat jalur perdagangan tidak akan menimbulkan banyak guncangan ekonomi. Pemerintah masih bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi dari sumber lain, yakni pengeluaran pemerintah (APBN), konsumsi domestik (rumah tangga), dan investasi.
Namun, langkah pemerintah tidak mungkin semudah membalik telapak tangannya. Sekarang ini masih banyak rakyat Indonesia yang terlantar dan tidak terurus, ditambah lagi semakin kecilnya minat masyarakat untuk datang ke pasar tradisional karena menjamurnya supermarket yang mulai masuk ke daerah-daerah. Secara tidak langsung pasar-pasar modern sudah mengancam eksistensi pasar tradisonal. Apa yang ditakutkan dari menjamurnya supermarket saat ini?. Ketakutannya adalah matinya pasar tradisional dan meningkatnya pengangguran. Sekarang bisa dibayangkan saja berapa banyak pekerja yang ada di pasar-pasar  tradisional dan sejumlah orang yang akan kehilangan lapangan pekerjaan, Padahal pasar tradisional juga ikut berperan dalam mengerakkan ekonomi Indonesia.
Inilah yang perlu dicermati :Kenerja Pemerintah Belum Maksimal
Sebelum mengatakan perekonomian Indonesia akan cerah pada tahun 2012 pemerintah sebaiknya melihat kembali bagaimana kinerja mereka. Misalnya dalam hal kemiskinan absolut turun (tapi jumlah penduduk miskin dan hampir miskin bertambah), pengganguran menurun namun proporsi pekerja sektor informal terus bertambah, dan ketimpangan pendapatan semakin menganga (Pada 2010 ratio mencapai 0,38, rekor tertinggi dalam periode modernisasi ekonomi Indonesia).
Dari data di atas pemerintah harus cermat membenahi sisi-sisi itu. Bagaimana caranya supaya beberapa hal yang masih menjadi kelemahan itu tertutup. Seperti masalah pengangguran yang belum maksimal dalam penanganannya. Ada beberapa cara untuk pemerintah mengurangi pengangguran di Indonesia. Pemerintah bisa cermat melihat program-program perusahaan yang bergerak di bidang kewirausahaan. Jika pemerintah bisa memanfaatkan perusahaan ini dengan baik otomatis pemerintah tidak perlu repot-repot mengeluarkan banyak modal untuk membuat program terkait.
Meskipun pemerintah mengklaim bahwa ekonomi kita sekarang ini sudah menuju modernisasi, sebenarnya dalam banyak hal ekonomi nasional masih primitif. Kegiatan ekonomi (ekspor misalnya) banyak bertumpu pada komoditas bahan mentah sehingga tidak hanya kehilangan kesempatan menciptakan nilai tambah, tetapi juga kesulitan menciptakan lapangan kerja. Kasus kelapa sawit misalnya kurang lebih hanya diolah untuk membuat 40 jenis komoditas olahan. Padahal, Malaysia sudah mencapai seratus jenis. Itu juga terjadi pada kasus di subsektor perikanan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan lain sebagainya.
Seandainya strategi hilirisasi komoditas bahan mentah tersebut dilakukan secara eksesif melalui pembentukan “Pohom Industri”, sebagian besar masalah ekonomi akan terselesaikan. Jika tiga hal itu saja mulai dicicil tahun depan, yakinlah bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah isu yang penting lagi.
Pemerintah Indonesia pasti memiliki progress yang bagus. Ungkapan bagus selalu optimis dari pemerintah. Namun, Rakyat Indonesia tidak butuh hanya sekadar keoptimisan saja, namun buktinya. Jika pemerintah bisa menjaga ekonomi Indonesia 2012 tetap cerah maka pemerintah Indonesia sudah selangkah lebih maju. Tetap semangat untuk Indonesia yang lebih baik dan masa depan cerah generasi Indonesia.
Jadi, meskipun banyak yang berkata perekonomian indonesia mulai merangkak naik, tapi sebenarnya itu belum terbukti nyatanya pengangguran di Indonesia belum terselesaikan dengan baik. Masih banyak pengangguran dimana-mana. Lalu hasil alam yang seharusnya di olah oleh Indonesia belum menghasilkan saham yang dapat menutupi ungkapan bahwa perekonomian Indonesia mulai naik. Pemerintah harusnya memikirkan pada rakyat yang pengangguran jangan hanya memikirkan uang gaji yang diperolehnya. Banyak solusi yang dibicarakan oleh petinggi petinggi di Indonesia maupun orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ekonomi, tapi solusi tersebut tidak di gubris oleh pemerintah, solusi tersebut hanyalah seperti angin yang berlalu, sebentar membuat gembira tapi selanjutnya tak menggembirakan lagi.

Sumber: copy right http://www.kelompokinti3.blogspot.com/v2/index.php?

Proyeksi Ekonomi 2013 (WASPADA DAYA SAING NASIONAL)

Kadin Indonesia telah mengevaluasi perekonomian nasional serta memperkirakan kondisi perkembangan ekonomi ke depan di tahun 2013. Evaluasi Kadin tersebut difokuskan pada isu-isu strategis nasional dan isu-isu krusial yang perlu mendapat perhatian seperti daya saing nasional, subsidi BBM, infrastruktur dan logistik, iklim investasi, kondisi UMKM, FTA, Investment Fund, serta masalah pasar dalam negeri yang diserbu waralaba asing. 
Kadin memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia 2012 mencapai 3,5 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 3,9 persen. Sementara itu, Kadin memperkirakan perekonomian dunia di tahun 2013 akan lebih baik dibandingkan tahun 2012 meski masih dibayangi oleh berbagai ketidakpastian. Adapun yang menjadi faktor ketidakpastian tersebut diantaranya krisis utang negara-negara maju terutama Eropa; ketegangan politik di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Semenanjung Korea; ketegangan Cina dan Jepang, perubahan iklim dan potensi bencana alam di tingkat global; serta harga energi yang akan melambung tinggi jika terjadi konflik di Iran.

“Situasi tersebut berpotensi meningkatkan proteksi pada banyak negara serta langkah tidak sehat untuk mempertahankan pasar domestiknya, akibatnya persaingan antar negara untuk memenangkan pasar perdagangan dan investasi semakin ketat, sehingga menuntut penguatan perekonomian domestik,” ungkap Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto dalam paparan Proyeksi Ekonomi 2013 Kadin, (11/12).
Kondisi global yang tidak menentu berpengaruh pada kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sampai Kwartal III 2012, pertumbuhannya sekitar 6,17 persen. “Secara keseluruhan sampai akhir 2012 pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya sekitar 6,14 persen, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap Suryo.

Daya Saing
Pada tahun 2010 sampai dengan 2011 peringkat daya saing ekonomi menurun dari peringkat 44 menjadi peringkat 46 dan kemudian menurun lagi menjadi peringkat 50 pada tahun 2012. “Daya saing Indonesia masih rendah karena kualitas dan jumlah infrastruktur sangat rendah dan sangat jauh dari memadai,” kata Suryo.
Pemerintah, lanjut Suryo, memang selalu memperhatikan permasalahan ini tetapi kenyataan di lapangan infrastruktur nasional dan daerah masih sangat rendah. Hal ini tercermin dari kemacetan di jalan-jalan, transportasi publik yang tidak memadai, bandara dan pelabuhan yang tidak bertambah, kapasitas listrik yang tidak memadai serta jaringan irigasi yang justru menurun.
Peringkat daya saing yang rendah juga tercermin dari kondisi kelembagaan birokrasi yang tidak produktif dan bahkan dinilai mengganggu dunia usaha.  “Kebijakan dan regulasi pemerintah sering tidak pasti sehingga mengganggu dunia usaha.”
Tenaga kerja yang tidak efisien dan faktor ketidaksiapan teknologi juga mempengaruhi rendahnya daya saing.  “Tekanan dan tuntutan kenaikan upah sangat kuat, namun tidak disertai efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Ini menyebabkan dunia usaha, terutama untuk sektor industri semakin tertekan pertumbuhannya,” kata Suryo.
Kondisi infrastruktur dan layanan birokrasi yang buruk mempengaruhi ongkos produksi dan perdagangan yang semakin mahal. Sementara faktor ketenagakerjaan yang tidak efisien dan teknologi yang relatif rendah menyebabkan inefisiensi industri. “Kondisi seperti ini mempengaruhi rendahnya kemudahan melakukan usaha (Doing Business),” ungkap Ketua Umum.

Subsidi BBM dan Inefisiensi Anggaran
Kadin Indonesia menilai, beban subsidi energi dalam APBN sangat besar dan tidak rasional sehingga merusak struktur APBN menjadi tidak sehat. Sehingga mempengaruhi masih minimnya peran ekonomi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung dunia usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat karena anggaran tidak memadai. “Konsumsi energi harus dikendalikan dan jangan boros. Politik dan kebijakan anggarannya harus tepat,” kata Suryo.
Pada tahun 2013 beban subsidi energi sudah mencapai 274 trilyun rupiah. Bahkan dalam pelaksanaannya nanti diperkirakan meningkat sampai 300 trilyun rupiah lebih. Dari subsidi BBM sekitar 80 persen dinikmati golongan yang mampu dan yang tidak berhak atas subsidi tersebut.
Kadin memberikan saran kepada pemerintah untuk memotong subsidi sekitar 150 trilyun agar tersedia anggaran yang lebih besar bagi pembangunan infrastruktur daerah. Penyisihan dana tersebut dialokasikan untuk setiap daerah provinsi sebesar 4-5 trilyun rupiah sehingga terjadi "big push" pembangunan di daerah.

Infrastruktur dan Logistik
Daya saing infrastruktur Indonesia masih rendah, berada di peringkat 78 dunia. Untuk daerah ASEAN, Indonesia hanya lebih baik dari Flipina, Kamboja dan Vietnam. Dari semua komponen infrastruktur yang diteliti, yang paling buruk adalah kondisi pelabuhan  (peringkat 104) dan kondisi jalan (peringkat 90).  “Pembangunan jalan baru sangat sedikit. Perkembangan infrastruktur pelabuhan dan bandara juga sangat rendah tidak seimbang dengan perkembangan aktivitasnya,” kata Suryo.
Selama ini, lanjut Suryo, jika pun swasta hendak membangun dengan dananya, akan masih bergelut menghadapi persoalan pembebasan tanah, regulasi, birokrasi dan  iklim usaha yang masih tidak kondusif.
Kelemahan konektivitas antar daerah juga mendorong tingginya biaya logistik di Indonesia yang saat ini berkisar diantara 25-30 persen. Sebagai perbandingan, biaya logistik di Malaysia 15 persen, Amerika 10 persen, Jepang 10 persen dan Thailand 16 persen. Logistics Performance Index (LPI) tahun 2010 dari Bank Dunia menempatkan Indonesia pada posisi ke 75 dari 150 negara yang disurvei.

Iklim Investasi
Dalam survei Doing Business, kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) di Indonesia tahun 2012 menurun menjadi peringkat 129. Penyebabnya adalah prosedur memulai usaha (starting a business) yang masih berbelit-belit. Di Singapura hanya memerlukan waktu 3 hari untuk memulai bisnis dengan izin formal, di Indonesia diperlukan waktu berbulan-bulan.
“Iklim investasi juga masih rendah karena kita masih kesulitan memperoleh listrik (getting electricity), memperoleh kredit (getting credit), dan menjalankan kontrak (enforcing contract),” ungkap Suryo.
Selain biaya logistik antar wilayah Indonesia yang masih tinggi, kondisi pasar kerja yang kurang efisien juga menyebabkan iklim investasi juga rendah, terutama yang mencakup biaya redundansi yang tinggi, kekakuan lapangan kerja, penerimaan dan pemutusan kerja, fleksibilitas penentuan upah dan hubungan karyawan pengusaha. “Meskipun begitu, investasi luar negeri terus saja mengalir ke Indonesia karena faktor krisis di negara-negara pengekspor modal.”
Riset di lingkungan KADIN memperlihatkan bahwa perbaikan iklim investasi di daerah sebesar 1% akan meningkatkan kontribusi investasi terhadap penerimaan atau output daerah sebesar 6,963%. Kadin menilai reformasi regulasi usaha harus cepat diperbaiki agar bisa mendukung peningkatan investasi. Kinerja Birokrasi di Indonesia masih buruk, yang ditunjukkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2011 hanya bernilai 3 dari angka maksimum 10.

UKM dan Kewirausahaan
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat mendominasi struktur ekonomi di Indonesia, yakni sekitar 99,9 persen. Di samping itu, jumlah Usaha Mikro yang sangat kecil mencapai 98,8 persen.  Usaha skala mikro ini umumnya merupakan usaha informal yang dikelola oleh wirausahawan informal, yang menjadi penyangga penyerapan tenaga kerja.  Meskipun demikian, sumbangan UMKM terhadap PDB hanya 56,7 persen.  Hampir separuh ekonomi disumbang oleh 0,1 persen usaha besar.
“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus lebih serius mengatasi masalah sektor informal, karena sektor ini harus dijadikan basis wirausahawan mandiri informal untuk ditransforasikan menjadi formal.”
Birokrasi, tambah Suryo, harus ramah terhadap usaha mikro dan kecil ini sehingga lebih mudah untuk didorong naik tingkat (strategi scalling up).  Selain itu, pemerintah perlu melakukan konsolidasi kelembagaan, investasi teknologi terapan tepat guna dan mendorong kewirausahaan UMKM melalui pendidikan.

FTA DAN CEPA
Diplomasi ekonomi dan perdagangan Indonesia dinilai masih lemah. Seringkali, negosiasi dengan pihak mitra asing tidak dilakukan dengan cermat dan sering diabaikan dengan menyerahkan pada pelaku negosiasi eselon bawah. Dengan pola strategi diplomasi dagang seperti ini, maka Indonesia selalu kalah dan menjadi korban sehingga beban kerugian yang besar ditanggung oleh dunia usaha.
Contoh paling nyata adalah CAFTA, yang meluluhlantakkan usaha kecil dan menengah serta membuat industri nasional mati suri dengan gejala massal deindustrialisasi. Karena itu, setiap ada usaha negosiasi baru, maka dunia usaha dan publik merespon dengan tegas penolakan awal yang keras tanpa mengetahui isi negosiasi dagang tersebut. Sebabnya tidak lain karena secara historis kinerja pemerintah dalam diplomasi ekonomi lemah, sehingga publik dan dunia dunia usaha kurang percaya.
Kinerja perdagangan produk industri tahun 2007- 2011 justru defisit, kecuali India.   Pertumbuhan impor 2-3 kali lebih tinggi dari pertumbuhan ekspor. Dengan Jepang, pertumbuhan impor Indonesia mencapai 31,2 persen, tetapi pertumbuhan ekspor Indonesia hanya 7,07 persen. Dengan Cina, pertumbuhan impor lebih dari 300 persen sehingga defisit perdagangan semakin besar.  “Dalam kasus CAFTA, Indonesia berada pada pihak yang dirugikan dengan korban pengusaha sektor industri. Memang, kondisi perdagangan antara negara dan wilayah berbeda-beda, tetapi belajar pada kasus tersebut  pemerintah harus lebih teliti dan berhati-hati,” ujar Suryo.

Waralaba Asing
Bisnis waralaba di dalam negeri tumbuh secara signifikan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan pada 2009-2010 mencapai 40 persen, naik dari penjualan 81 trilyun rupiah menjadi 114 triliun rupiah. Pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi 121 triliun rupiah. Pertumbuhan waralaba paling signifikan terjadi pada bidang usaha makanan dan kuliner lainnya, baik untuk waralaba asing maupun lokal. Fenomena ini harus dicermati agar Indonesia tidak kehilangan kesempatan mengambil manfaat dari pasar dalam negeri yang besar.  Waralaba nasional harus mendapat manfaat dari perkembangan ini.
Kementerian Perdagangan menetapkan aturan baru dalam bidang waralaba, Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang waralaba untuk jenis usaha toko modern.  Tujuannya agar perusahaan waralaba asing yang mendirikan lebih dari 150 outlet harus mengajak partner lokal dan memenuhi muatan lokal 80 persen dari jenis barang yang perdagangkan.   Jika ada yang memiliki 5.000 outlet maka harus dilepas 40 persen dari total outlet selama lima tahun. Aturan ini didukung penuh oleh KADIN dan perlu dijalankan secara konsisten.

Investment Fund
Pasar Indonesia sangat besar dengan 50 juta kelas menengah baru dan akan meningkat dua kali lipat dalam beberapa tahun mendatang. Ukuran ekonomi Indonesia juga sangat besar karena masuk di dalam jajaran 20 besar dunia.  Tetapi kita kehilangan kesempatan ekonomi yang besar karena tidak merespons dengan kebijakan ekonomi dan bisnis yang tepat.  Beberapa negara di dunia untuk kepentingan ekspansi ekonomi telah membentuk lembaga yang mengadopsi konsep sovereign wealth fund (SWF). SWF adalah suatu lembaga dana investasi milik negara yang dibentuk dari dana yang dapat berasal dari (i) penerimaan pemerintah dari ekspor sumberdaya alam, dan/atau (ii) surplus neraca pembayaran, operasi valas resmi, hasil privatisasi, transfer pemerintah, dan/atau surplus fiskal. Dengan lembaga SWF ini, maka ekonomi dan bisnis negara bersangkutan merambah ke seluruh jaringan global sehingga sektor ekonomi luar negerinya menjadi sangat kuat.
“Sangat disayangkan, upaya untuk membentuk lembaga investasi domestik seperti Indonesian Investment Fund, dengan total estimasi total pembiayaan pembangunan infrastruktur Indonesia hanya mencapai 1,9 triliun rupiah (0,3 milyar USD),” ungkap Suryo.
Akumulasi dana tersebut sangat sedikit dibandingkan SWF Singapura seperti Temasek yang mencapai 161 milyar USD. Kegiatan Temasek sudah tersebar di 5 benua dan merupakan pemegang saham dan investor di bidang jasa keuangan (diantaranya bank Danamon di Indonesia), telekomunikasi dan media, teknologi, transportasi, industri, ilmu hayati, barang konsumen, real estate, dan energi serta sumberdaya alam.
Pemerintah Singapura memiliki lembaga investasi lainnya yang lebih besar, yaitu Government Investment Corporation (GIC), yang mengelola cadangan devisa Singapura. “Sudah saatnya Indonesia memiliki lembaga investasi seperti ini.”

Selain Temasek, Malaysia juga sudah membentuk Khazanah Nasional Berhad, dana investasi strategis Pemerintah Malaysia, yang dipercaya mengelola aset komersial negara. Khazanah memiliki investasi di lebih dari 50 perusahaan besar, baik di Malaysia maupun di luar Malaysia, dan mencakup sektrum industri yang luas, termasuk jasa keuangan seperti CIMB Niaga, usaha perkebunan dan lainnya.

Evaluasi MP3EI
Sebenarnya pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan breakthrough yang didasari oleh semangat “Not Business As Usual”. Pihak swasta akan diberikan peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. “Rancangan kebijakan MP3EI ini sangat ideal sehingga memerlukan komitmen riil dari pemerintah sendiri sebelum mendapat komitmen dari pihak swasta. Sumber daya finansial APBN yang dimiliki pemerintah diharapkan dapat didedikasikan untuk pembangunan ekonomi secara efisien,” kata Suryo.
Sejak diluncurkan sampai akhir Desember 2011, pemerintah telah melaksanakan groundbreaking sebanyak 94 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur dengan total nilai investasi Rp499,5 triliun. Sedangkan pada tahun 2012 pemerintah merencanakan groundbreaking terhadap 84 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur, dengan nilai total Rp536,3 triliun.  “Groundbreaking proyek pada umumnya merupakan investasi sektor swasta murni. Kebutuhan infrastruktur yang diperlukan terbengkalai karena kekurangan anggaran di APBN, jalan baru hampir tidak dibangun, begitu juga infrastruktur lain yang diperlukan, seperti pelabuhan dan bandara.”
Realisasi proyek dalam kerangka MP3EI pada tahun 2011 dan 2012 lebih banyak merupakan inisiatif swasta dan investasi asing, yang berkembang otomatis karena pasar, investasi spontan dari swasta  dan momentum ekonomi yang baik.

Proyeksi Ekonomi 2013
Pada tahun 2013 perekonomian global diperkirakan mulai ada perbaikan, terutama  kondisi perekonomian di negara-negara Eropa, termasuk Amerika Serikat. Dengan demikian, maka kondisi ekonomi internasional akan mulai bertumbuh lebih tinggi dari tahun 2012 ini.  Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi dunia sekitar 3,5 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2011 (3,9 persen). Sedangkan pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan bisa mencapai 4,1 persen.
Seperti telah diproyeksikan dalam outlook KADIN akhir tahun 2011 yang lalu, pertumbuhan ekonomi 2012 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2011.  Pertumbuhan ekonomi setelah tahun 2012 diperkirakan akan lebih meningkat dibandingkan tahun 2012.  “Perkiraan KADIN pada tahun 2013 ekonomi Indonesia cukup optimis karena masih akan bertumbuh di kisaran 6,4 persen (plus minus 0,2 persen),” kata Suryo.
Menurut Suryo, Tumpuan pertumbuhan tahun depan tetap pada sektor konsumsi, didukung oleh kegiatan investasi yang cukup berkembang sampai saat ini. Sedangkan, kegiatan ekspor masih berada di bawah kinerja yang sebenarnya. Yang dikhawatirkan dunia usaha adalah faktor pengeluaran pemerintah, yang belum optimal berperan membantu pertumbuhan sekaligus pemerataan.
Sementara itu, Tingkat pengangguran terbuka tidak mengalami penurunan yang signifikan dan tetap tergolong paling tinggi di ASEAN. Bahkan tingkat pengangguran terselubung justru meningkat sehingga menurunkan kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Bahkan sektor industri cenderung melempar tenaga kerja ke sektor informal karena tekanan impor produk dari Cina dan situasi perburuhan yang cenderung mematikan industri padat karya.

Sumber: copy right 
http://www.kelompokinti3.blogspot.com/v2/index.php?